Selasa, 02 Juni 2009

kedaulatan indonesia!

ketegangan yang baru terjadi di ambalat sangat mengganggu rakyat indonesia. di sini saya akan membahas tentang kedaulatan.

Kedaulatan dalam bahasa Inggris sovereign adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang bahkan negara. Negara atau orang yang memiliki kedaulatan dapat melakukan apapun karena memiliki legalitas atau keabsahan untuk bertindak. Kedaulatan berbeda dengan kekuasaan, kedaulatan cenderung kepada hak untuk berkuasa tetapi kekuasaan belum tentu hak untuk berkuasa. Ada beberapa teori tentang kedaulatan yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, kedaulatan negara, kedaulatan raja dan kedaulatan rakyat.
Teori kedaulatan rakyat berpandangan bahwa rakyatlah menjadi raja sebagai penentu kebijakan publik (public policy). Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh sistem demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari kata Demos = rakyat dan Cratein = pemerintahan. John Lock sebagai pencetus kedaulatan rakyat sangat mengidam-idamkan terwujudkan kedaulatan rakyat. Dia menggambarkan bahwa terbentuknya sebuah negara berdasarkan kontrak sosial yang terbagi atas dua bagian yaitu factum unionis (perjanjian antar rakyat) dan factum subjectionis (perjanjian antara rakyat dengan pemerintah). Hal inilah yang mendasari teori liberalisme

Konstitusi RI yaitu UUD 1945 telah menyebutkan dalam Pembukaan UUD 1945: “… susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat…” selanjutnya pasal 1 ayat (2) berbunyi: “kedaualtan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” .
Pernyataan di atas dengan tegas Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Salah satu pelaksanaan dari kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu tahun 2004 terakhir kali merupakan pemilu yang baru dilasanakan berbeda dari pemilu sebelumnya. Pemilu 2004 memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kejadian ini merupakan kejadian yang belum pernah terjadi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.












Perwakilan Rakyat dalam UUD'45
Secara substansial, UUD'45 mengandung kelemahan dalam menjelaskan dan mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat.[1] UUD'45 memang mencantumkan adanya kekuasaan tertinggi ditangan rakyat yang akan dilakukan sepenuhnya oleh sebuah Majelis Perwakilan Rakyat[2] (Pasal 1 ayat 2), namun terdapat ketidakjelasan mengenai:
a. kriteria serta proses keanggotaan untuk anggota DPR; mewakili siapa atau mewakili aspirasi apa sesungguhnya anggota DPR yang dimaksuddalam pasal tersebut.
b. kriteria serta proses keanggotaan untuk anggota Utusan Daerah dalamMPR
c. kriteria serta proses keanggotaan untuk anggotaUtusaGolongan dalam MPR
d. ketidakjelasan a,b, c tentang komposisi jumlah keanggotaan serta bentuk pertanggungjawabannya
Padahal sebagai lembaga yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat, MPR memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ketidakjelasan ini tentu saja menguntungkan penguasa yang dapat mengintrerpretasikan kekurangan UUD'45 sesuai dengan keinginannya. Disinilah bangsa Indonesia berjudi. Pengejewantahan Kedaulatan rakyat di Indonesia tergantung terhadap moralitas penguasa dalam mengintepretasikan kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD'45.
Sejarah keberadaan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat baru dimulai sejak Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959.' Sebelum dekrit Presiden 5 Juli 1959, MPR belum pemah terbentuk karena kesibukan pemerintah dalam mempertahankan kemerdekaan (1945-1949) atau karena UUD'45 tidak digunakan lagi sebagai konstitusi negara Indonesia (1949-1959). Sementara itu, pemahaman bagaimana mewujudkan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat seperti yang diamanatkan UUD'45 berbeda antara rezim yang satu den Dernokrasi Terpimpin 1959-1965 dan periode Demokrasi Pancasila 1966-1998, dan berbeda pula pada paska Orde Baru.




Pembatasan Kekuasaan (penyelenggara) Negara
Apa yang dimaksud dengan pembatasan kekuasaan penyelenggara negara? Kenapa ini diperlukan? Bagaimana ini dilakukan? Terakhir, bagaimana negara kita menjawab ketiganya?
Jawaban untuk pertanyaan pertama dan kedua. Masih dalam faham kedaulatan rakyat, sekali lagi ditegaskan bahwa kekuasaan bersumber dari rakyat. Negara hadir sebagai aksiden dari sebuah sebab efektif adanya rakyat yang berkehendak untuk bernegara. Bernegara dipilih sebagai suatu cara sadar untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan rakyat. Untuk menjamin keefektifan (terpenuhinya kebutuhan rakyat), dimandatkanlah suatu otoritas kepada negara. Otoritas ini hanya lah otoritas tingkat kedua. Otoritas ini tidak boleh melebihi otoritas sumbernya. Disini lah awal lahirnya kekuasaan negara yang terbatas.
Jawaban untuk pertanyaan ketiga. Konsep pembatasan kekuasaan negara yang sering dirujuk adalah konsep trios politika atau tiga pembagian kekuasaan, dari Charles Louis de Secondant Baron Montesquieu (1687-1755). Yaitu konsep pembagian kekuasaan antara legislative, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislative adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang, eksekutif untuk menjalankannya, dan yudikatif kekuasaan untuk mengadili.
Menurut Montesquieu, pembagian tiga kamar kekuasaan ini dilakukan untuk menjamin adanya kemerdekaan. Dikatakannya:
”Apabila kekuasaan legislative dan eksekutif disatukan pada tangan yang sama, ataupun pada badan penguasa-penguasa yang sama, tidak mungkin terdapat kemerdekaan...juga, tidak akan bisa ditegakkan kemerdekaan itu bila kekuasaan mengadili tidak dipisahkan dari kekuasaan eksekutif dan legislative. Apabila kekuasaan mengadili ini digabungkan pada kekuasaan legislative, kehidupan dan kemerdekaan kawula negara akan dikuasai oleh pengawasan sukahati, oleh sebab hakim, akan menjadi orang yang membuat undang-undang pula. Apabila kekuasaan mengadili digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, hakim itu akan bersikap dan bertindak dengan kekerasan dan penindasan. Akan berakhir pulalah segala-gaianya apabila orang-orang yang itu juga, atau badan yang itu juga, yang akan menjalankan ketiga macam kekuasaan itu..."
Demikian adalah landasan konseptual, tujuan, dan jenis pembagian kekuasaan sebagai upaya membatasi kekuasaan penyelenggara negara. Bagaimana (konsep ini dipraktikkan) di Indonesia?

Pembagian kekuasaan di UUD'45
Dalam UUD'45, kekuasaan legislatif dimiliki oleh DPR, kekuasaan eksekutif dilaksanakan dibawah pimpinan Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Baik DPR, Presiden maupun Mahkamah Agung tennasuk dalam lembaga t±nggi negara yang ada di Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) yang bertugas memeriksa keuangan negara dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang merupakan badan penasihat bagi Presiden juga tennasuk ke dalam lembaga tinggi negara dan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Adanya pembagian kekuasan, kesejajaran, dan hubungan di antara ke lima lembaga tinggi negara tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan pelaksanaan kekuasaan negara.

Namun di atas kelima lembaga tinggi negara tersebut terdapat lembaga tertinggi negara yang merupakan representasi sepenuhnya kedaulatan rakyat. Lembaga tertinggi negara tersebut yaitu MPR menjadi superbody dalam kehidupan bemegara di Indonesia. Presiden yang merupakan pimpinan lembaga eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Sementara itu, seluruh anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Hal ini dapat menyebabkan kesejajaran yang ada di lembaga tinggi negara menjadi terganggu.


Pembagian kekuasaan di UUD'45 yang telah di Amandemen
Terjadi beberapa perubahan dalam pembagian kekuasaan penyelenggaraan negara setelah UUD'45 diamandemen hingga yang keempat kalinya. Perubahan pertama, tidak adanya lagi pasal yang menyebutkankan MPR sebagai pelaksana kedaulatan sepenuhnya rakyat (walaupun masih ada secara tersirat). Kedua, Presiden sebagai pimpinan lembaga eksekutif dipilih langsung oleh rakyat sehingga bertanggung jawab secara langsung oleh rakyat dan hanya dapat diberhentikan apabila melanggar UUD '45. Ketiga, DPA dileburkan ke dalam wilayah kekuasaan eksekutif. Keempat, Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.




KEDAULATAN RAKYAT dan DEMOKRASI

Kedaulatan adalah kekuasaan absolut dan tidak terbatas untuk memaksakan kepatuhan (biasanya terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku) yang dijamin oleh monopoli atas penggunaan kekerasan. Kedaulatan selalu diperlukan bagi setiap kehidupan bersama karena, pertama, ia bisa menciptakan ketertiban sosial dengan cara memberikan ancaman dan sanksi bagi setiap orang yang bertindak sewenang-wenang; dan kedua, mendorong setiap orang untuk bekerja sama dalam mengelola kepentingan-kepentingan bersama. Dalam sejarah kita mengenal beberapa tipe kedaulatan seperti tirani, monarki dan oligarki. Berikut ini adalah tipe-tipe kedaulatan yang pernah ada dilihat dari sisi jumlah orang yang memerintah dan jumlah orang yang diuntungkan oleh kedaulatan tersebut.

Siapa yang memerintah?

Siapa yang diuntung-kan? Satu orang Beberapa orang Semua orang
Pem-erintah TIRANI OLIGARKI POLIARKI
Semua MONARKI ARISTOKRASI DEMOKRASI


Berdasarkan bagan ini kita bisa mengatakan demokrasi pada dasarnya adalah sebuah sistem yang memungkinkan kedaulatan tertinggi berada di tangan banyak orang. Demokratis tidaknya sebuah negara karena itu sangat tergantung pada seberapa besar rakyat negara bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang diakui keabsahannya.














Mengembalikan Kedaulatan Rakyat


Dengan diputuskannya sistem proposional di DPR, ini adalah penghianatan besar terhadap esensi gerakan reformasi. Karena seluruh esensi bertumpu pada satu hal, merebut kedaulatan dari tangan Soeharto dan mengembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu rakyat. Tapi yang terjadi dengan sistem proposional, kedaulatan itu direbut dari tangan Soeharto, diberikan kepada pimpinan partai. Karena dalam sistem proporsional, partai yang berdaulat. Kedaulatan tetap di tangan partai, walaupun dengan jujur dan adil pelaksanannya. Electoral process-nya boleh jujur namun konsepsinya tetap sama: kedaulatan ada di tangan pimpinan partai.
Argumentasi yang mengatakan bahwa kita tidak siap, selama 32 tahun ini, akan menimbulkan pertanyaan: Yang tidak siap: masyarakat atau politisi yang tidak punya akar? Penyelenggaraan sistem distrik tidak terlalu sulit. Karena rakyat dapat memilih orang yang dapat dibandingkan track-record-nya, daripada memilih simbol partai yang abstrak. Yang diajukan adalah sistim distrik yang dikombinasikan dengan sistim proposional, dimana Kabupaten dijadikan dasar pembuatan distrik.
Karena kalau memakai sistim jumlah penduduk saja, akan sulit dan tidak bisa diterima secara politik. Jika memakai sistim penduduk saja, Irian Jaya mendapat empat wakil, Timtim mendapat satu kursi di DPR. Tidak mungkin diterima secara politik. Jawa memborong lebih dari 60 persen kursi. Orang Irian Jaya bilang: jangan lihat jumlah penduduk kami, lihat berapa banyak barang kami, harta kami diambil ke Jakarta.




Wujudkan Kedaulatan Rakyat atas Pangan dan Energi

Jakarta, 5 Juni 2008. Kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini semakin kronis. Semakin banyak kejadian bencana ekologis yang juga disebabkan salah arah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang dijalankan oleh pemerintah. Kondisi tersebut, salah satunya disebabkan oleh belum adanya kedaulatan rakyat atas pangan dan energi.

”Lahan-lahan pertanian semakin menyempit akibat meningkatnya kebutuhan energi yang berasal dari tanaman pangan telah membuat rakyat Indonesia, yang 44% diantaranya merupakan petani, semakin jauh dari kesejahteraannya,” ujar Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Ditambahkannya, krisis pangan di Indonesia terjadi bersamaan dengan krisis energi, padahal Indonesia merupakan penghasil minyak bumi, gas alam dan batu bara, yang tidak pernah dialokasikan cukup bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Terlibatnya Indonesia sebagai anggota World Trade Organisation (WTO), serta besarnya utang luar negeri yang dikucurkan oleh Bank Dunia dan Lembaga Keuangan Internasional lainnya, menjadikan Indonesia berada dalam kerangkeng, sehingga Indonesia dipaksa mengikuti anjuran lembaga-lembaga tersebut yang justru menggiring bangsa ini ke dalam jurang kehancuran. Hingga saat ini, Indonesia dipaksa untuk menurunkan pajak impor produk pangan, penggunaan benih impor, memperluas perkebunan besar untuk bahan baku agrofuel, serta perundang-undangan sektoral yang berpihak kepada kaum modal dan tidak memihak rakyat, yang justru semakin meningkatkan angka kemiskinan rakyat Indonesia.

”Monopoli kekuatan asing sangat jelas terlihat dalam konsentrasi kekuatan-kekuatan atas kekayaan alam Indonesia, ” ungkap Pius Ginting, Pengkampanye Isu Tambang dan Energi WALHI. Lebih lanjut dijelaskan, sebanyak 329 blok migas, lahan tambang seluas 95 juta hektar atau setengah luas daratan Indonesia, dan sebanyak 90% minyak Indonesia telah dikelola oleh perusahaan asing, yang menyingkirkan rakyat dari sumber-sumber kehidupannya.

WALHI melihat bahwa paradigma pengelolaan pangan dan energi di Indonesia belum bisa menjawab kondisi riil di tingkat rakyat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih berorientasi ekspor dan mementingkan masuknnya modal asing dalam sektor energi, dengan membuat kebijakan yang liberal telah menggiring rakyat pada posisi yang sulit.

Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, WALHI mendesak kepada pemerintah dan legislatif untuk segera mewujudkan Undang-Undang Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kepentingan ekologi, serta Pemerintah perlu segera menghentikan perijinan perkebunan dan pertanian skala luas, melakukan nasionalisasi perusahaan tambang mineral dan migas yang ditempatkan dibawah kontrol rakyat, melakukan perubahan kelembagaan untuk pengurusan pengelolaan pangan dan sumberdaya alam, serta memperjelas paradigma pembangunan untuk rakyat dengan memenuhi kebutuhan energi, air, pangan, dan bahan mentah bagi rakyat dari wilayah Indonesia sendiri. [selesai]
















1 komentar:

ga usah komentar juga ga masalah